KADIN Tolak Impor Beras

Keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk mencabut peraturan Menteri Perdagangan No. 39/2010 tentang ketentuan impor barang jadi oleh produsen mendapat dukungan  dari  Kamar Dagang Industri (Kadin). Keputusan tersebut sangat tepat, dimana keputusan MA menyatakan pasal 2 ayat 1 di peraturan Mendag tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dikatakan Ketua Kadin Sulawesi Selatan, Zulkarnain Arief, Senin, 20 Februari di Makassar.

Saat itu Kementerian Perdagangan dan Permendag sewenang-wenang, keputusan MA bisa jadi pelajaran bagi Kemendag agar kebijakan yang dikeluarkan terlebih dahulu dibicarakan dengan pelaku dunia usaha. MA dalam pertimbangannya menilai keputusan Permendag tersebut menyebabkan benturan antara produk lokal dan barang impor. Regulasi itu kurang mempertimbangkan peran masyarakat, sumber daya alam dan manusia secara maksimal. Menurut Mahkamah Agung pasal tersebut menunjukkan ketidakberdayaan produk dalam negeri menghadapi persaingan global.

(sumber : http://www.sulsel.go.id/content/pengusaha-tolak-barang-impor )

Selanjutnya KADIN Tolak Impor Beras

Balai Resahkan Pengusaha Kontraktor

Pengusaha kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Sulsel resah dengan keberadaan balai di daerah karena berpotensi mengkebiri hak-hak daerah dan membuat pengusaha lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Menurut Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Sulsel, Ir Zulkarnain Arif, keberadaan balai belum diketahui azas manfaatnya bagi daerah bahkan cenderung bertentangan dengan semangat otonomi daerah. "Atasan langsung balai adalah Dirjen sementara yang membuat aturan konstruksi adalah pusat dan banyak dari aturan-aturan itu tidak sesuai dengan kondisi di Sulsel seperti kewajiban sertifikasi badan usaha (SBU) sementara jumlah tenaga yang akan disertifikasi tidak sebanding dengan asosiasi pemberi sertifikasi," katanya saat menyampaikan aspirasi pengusaha konstruksi kepada Ketua DPRD Sulsel, Ir Agus Arifin Nu'mang, di DPRD Sulsel, Rabu (14/2).

Kendati demikian, Zulkarnain Arif tetap berharap balai bisa membawa dampak positif dan bukan malah membuat pengusaha konstruksi lokal menjadi penonton sementara pengusaha dari luar bergentayangan karena mempunyai kemampuan melobi pusat yang notabene atasan langsung dari balai.

Soal SBU juga menjadi keluhan permasalahan kontraktor di Sulsel karena hingga saat ini masih ribuan tenaga teknik yang belum disertifikasi sementara lembaga yang mengsertifikasi di Sulsel hanya Dua salah satunya adalah LPJK. Untuk itu pengurus Gapensi Sulsel minta kepada Ketua DPRD Sulsel untuk mendukung pengusaha lokal dengan meminta perpanjangan SBU hingga Desember 2007.

Selain menyampaikan masalah balai, dalam pertemuan dengan Ketua DPRD Sulsel yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Sekretaris Umum BPD Gapensi Sulsel, Raymond Arfandy, mengeluhkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang membuat peraturan daerah yang memberatkan pengusaha. Dia memberi contoh penerapan Perda Tambang Galian C khususnya pengenaan pajak pertambahan nilai dari material batu pecah sementara pengusaha membeli batu gelondongan atau kerikil. "Kebijakan itu sangat merugikan pengusaha karena dikenakan Dua kali pajak," jelasnya.

Setelah mendengarkan aspirasi pengurus Gapensi Sulsel, Ketua DPRD Sulsel meminta kepada pengurus Gapensi untuk berkirim surat ke DPRD Sulsel dan masalah itu akan ditangani Komisi C.

Selanjutnya Balai Resahkan Pengusaha Kontraktor

KADIN Minta Pemda Tata Mini Market

Kehadiran minimarket menunjukkan bahwa perekonomian sebuah kota cukup maju. Karena itu, perlu penataan agar tidak "memangsa" pengusaha kecil, tetapi menjadi pemantik bagi pedagang tradisional untuk mengembangkan usahanya.

Hal itu disampaikan Ketua Kadin Sulsel Zulkarnain Arief, kemarin. "Kadin tidak setuju kalau minimarket dimatikan. Hanya perlu pengaturan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat agar kehadirannya bisa bersinergi dengan pedagang kecil. Kalau diatur pasti sama-sama tumbuh, tidak saling mematikan," jelas Zulkarnain.

Menurut dia, di Sekretariat Kadin Sulsel, memang banyak pengaduan, baik tertulis maupun lisan. "Mereka yang datang sebagian besar adalah pedagang gerobak yang merasa terusik dengan 'perang minimarket'. Ini perlu kita sikapi dengan baik tanpa merugikan siapa pun," jelas Zulkarnain.

Menurut dia, Kadin sebagai mitra mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan dunia usaha, tentu menginginkan ada di antaranya yang mati. "Kita ingin minimarket berkembang, pedagang kecil juga tetap hidup, karena itu perlu disinergikan melalui regulasi. Di sinilah peranan pemerintah daerah dan DPRD setempat, bagaimana membuat aturan yang tidak mematikan minimarket juga tidak mematikan pedagang kecil," urainya.

Selanjutnya KADIN Minta Pemda Tata Mini Market

Naik Rp1000, Tetap Stabil

Opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi tidak berdampak signifikan bagi perekonomian Sulsel. Ekonomi masyarakat bisa tetap stabil kendati kenaikannya mencapai Rp1000 per liter.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Zulkarnain Arief mengatakan, Sulsel memiliki potensi sebagai produsen yang tidak dimiliki negara lain. Kendati biaya produksi naik akibat kenaikan harga BBM, tetapi kegiatan ekspor juga memberi nilai tambah..

Zulkarnain yang juga menjadi juru bicara Kadin pada pertemuan membahas rencana pembatasan subsidi BBM di Komisi VII DPR-RI mengaku optimistis kenaikan harga BBM memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Pemerintah pernah menaikkan harga BBM hingga ke level Rp6000 dan semua kegiatan ekonomi tetap berjalan baik. Sekarang akan dinaikkan Rp1000 per liter menjadi Rp5500 dan dipastikan ekonomi juga tetap akan tumbuh positif," tuturnya.

Pengurangan subsidi BBM dengan opsi menaikkan harga sebesar Rp1000 per liter dinilai sebagai pilihan yang realistis dibanding membatasi subsidi BBM.

Memang, pembatasan subsidi BBM dengan menaikkan harga sebesar Rp3000 per liter untuk kendaraan pribadi, pengusaha, dan industri bisa menghemat atau mengurangi beban subsidi pemerintah hingga Rp100 triliun.

Namun, masalah lain juga bisa timbul di antaranya penyelundupan BBM dan kecurangan dengan dalih pengguna adalah untuk angkutan umum massal atau nelayan. Padahal, penggunaan untuk industri.

Opsi menaikkan harga BBM hingga Rp3000 per liter juga bisa mengurangi penggunaan BBM jenis premium dan beralih ke pertamax. Padahal, pertamax bukan produk dalam negeri, melainkan produksi luar negeri.

Zulkarnain menuturkan, opsi menaikkan harga BBM bisa menghemat keuangan negara dengan mengurangi subsidi hingga Rp48 triliun. Pengurangan subsidi ini bisa dialokasikan dengan memberikan subsidi langsung ke masyarakat dalam berbagai bentuk.

"Opsi menaikkan harga BBM kemudian pengurangannya untuk subsidi langsung yang kemungkinan akan diterapkan. Kemungkinannya masih akan dilihat dalam satu atau dua pekan ke depan," katanya.

Namun pastinya, subsidi BBM harus dihilangkan secara perlahan untuk menyelamatkan keuangan negara.

Terpisah, pengamat ekonomi Unhas, Dr Syarkawi Rauf mengemukakan, dua opsi yang dihadapi saat ini yakni pengurangan subsidi atau menaikan harga, membuat pemerintah dalam posisi yang dilematis.

Jika harga BBM dinaikkan maka itu akan memicu kenaikan harga seluruh kebutuhan masyarakat yang berakibat penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini bisa memicu peningkatan angka kemiskinan.

Sementara opsi mempertahankan subsidi menjadi beban APBN. "Beban subsidi tidak menentu dan pasti akan terus meningkat karena harga minyak dunia juga tidak menentu, yang pasti harga minya dunia terus naik," kata Syarkawi yang dihubungi via telepon malam tadi.    

Namun demikian, Syarkawi menilai akan lebih efektif jika pemerintah memilih untuk menaikkan harga dibanding mempertahankan subsidi yang kian membengkak. "Jika menaikkan harga maka pemerintah bisa leluasa membelanjakan anggaran subsidi yang mencapai 180 trilun untuk kepentingan pembangunan," jelasnya.

Tidak masalah, kata Syarkawi, jika pemerintah menaikkan harga hingga Rp500 per liter, dengan catatan pemerintah harus menyiapkan program untuk mengantisipasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu.

Harga Tengah

Rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi terus dimatangkan. Berbagai opsi pun bermunculan. Kini, salah satu yang menguat adalah munculnya opsi premium harga tengah untuk mobil pribadi.

Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, adanya premium harga tengah tersebut merupakan opsi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan per 1 April 2012 nanti. "Intinya, untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap Rp4.500 per liter, sedangkan untuk mobil pribadi Rp6.400 per liter," ujarnya kemarin.

Menurut Satya, harga Rp6.400 per liter tersebut berasal dari harga premium tanpa subsidi Rp8.000 per liter, dikurangi pajak BBM yang dibebaskan sekitar Rp1.600 per liter, sehingga harga premium menjadi Rp6.400 per liter. "Selama ini, pemilik mobil pribadi kan banyak yang keberatan jika diminta beralih ke Pertamax yang harganya Rp8.500 per liter. Nah, Premium Rp6.400 per liter ini bisa jadi jalan tengah bagi pemilik mobil pribadi, sehingga tidak terlalu memberatkan," terangnya.

Satya menyebut, skema ini berbeda dengan menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, Premium subsidi untuk sepeda motor, angkutan umum, dan UMKM masih tetap Rp4.500 per liter. “Mobil pribadi kan tidak boleh mengkonsumsi premium subsidi, karena itu diberi opsi premium nonsubsidi dengan insentif pembebasan pajak.”

Menurut Satya, skema tersebut juga lebih fair karena rakyat yang tidak mampu tetap dapat membeli BBM dengan harga murah, dibandingkan jika kenaikan harga BBM diberlakukan untuk semua konsumen. "Dengan skema Premium harga tengah itu, penghematannya bisa sampai Rp12 triliun," sebutnya.

Selain itu, karena tidak menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah dan DPR tidak perlu menunggu revisi UU APBN 2012 yang bakal membutuhkan waktu berbulan-bulan. "Sehingga, tetap bisa dijalankan mulai 1 April 2012 nanti," ucapnya.

Keunggulan lain dari opsi ini, lanjut Satya, SPBU tidak perlu melakukan switching besar-besaran dari tanki Premium ke Pertamax. Sebab, SPBU masih bisa melayani mobil pribadi yang ingin membeli Premium nonsubsidi. "Jadi, sudah pasti bisa jalan. Tinggal dioptimalkan saja pengawasannya," ujarnya.

Sementara itu, peluang menaikkan harga premium untuk mengurangi subsidi BBM semakin menguat. Badan Pusat Statistik (BPS) menilai harga bensin premium bisa dinaikkan sebesar Rp500-Rp1000 per liter karena tidak akan mempengaruhi inflasi.

“Kalau inflasi bisa rendah terus (sama seperti tahun 2011-red) tidak usah khawatir menaikkan harga BBM. Tapi besarannya itu yang harus kita hitung dulu. Bisa Rp500, bisa Rp1.000 (per liter),” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik, Suryatmin di kantor Wakil Presiden Jl Merdeka Selatan kemarin. Namun begitu, dia menilai BPS perlu memiliki data yang lain untuk menunjang perhitungan itu.

BPS menilai, saat ini situasi cukup kondusif jika dipandang dari sisi laju inflasi yang rendah, yakni 3,79 persen hingga akhir 2011 lalu. Itu di bawah angka perkiraan pemerintah yang sama untuk tahun 2011 yaitu sebesar 5,3 persen.

Selanjutnya Naik Rp1000, Tetap Stabil

Kadin Minta Suku Bunga Bank 8 Persen

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai suku bunga di dalam negeri masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Padahal, Bank Indonesia (BI) sudah menetapkan patokan suku bunga ke tingkat lebih rendah. Oleh karena itu Kadin meminta perbankan nasional berkomitmen untuk menurunkan suku bunga kredit.

Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, dunia usaha belum bisa menikmati dana melimpah di pasar keuangan. Terutama sektor usaha kecil dan menengah di mana membutuhkan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, di negara-negara lain tingkat suku bunga relatif lebih rendah.

"Kalau suku bunga sebesar delapan persen atau di bawah itu, masih realistis untuk bisa dicapai. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengusahakan ini," kata dia saat pemaparan Kadin tentang Catatan Akhir Tahun Menyongsong 2012, kemarin.

Bank Indonesia kata dia, sudah menurunkan patokan suku bunga. Akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan penurunan tingkat bunga perbankan komersial. "Ini menunjukkan indikasi efisiensi yang rendah. Selama ini, kontribusi bank-bank komersial terhadap investasi perusahaan dan kapital kerja masih rendah. Yakni, masing-masing sekitar 25 persen dan 21 persen, sehingga kurang mendorong perkembangan sektor riil," jelasnya.

Langkah penurunan suku bunga tersebut sekaligus sebagai upaya mendorong daya saing dalam negeri. Termasuk mengantisipasi dampak dari gejolak dan pelambatan ekonomi dunia. Sebab, tidak dapat dipungkiri krisis ekonomi dunia berdampak ke Indonesia. Walaupun bisa dibilang Indonesia beruntung karena kontribusi ekspor terhadap product domestic bruto relatif kecil.

"Namun, kalau berharap dari negara emerging market tidak terkena dampak, itu tidak tepat. Sebab, pasti ekspor negara tersebut ke AS juga terkena dampak. Nah bagaimana kita tetap menjaga ekspor, seperti lewat diversifikasi pasar dan agresif melakukan promosi ekspor," papar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 nanti akan mengalami penurunan, yakni berkisar 6,2-6,4 persen. Sebenarnya, tahun depan masih diharapkan bisa tumbuh di atas tingkat moderat. Akan tetapi, selain faktor krisis, ditambah faktor pemerintah dan birokrasi membuat pertumbuhan ekonomi tahun depan sulit melampaui capaian tahun 2011.

Ditambahkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti Kadin Zulkarnain Arief, infrastruktur juga bakal menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Yang terjadi, kondisi infrastruktur kita masih sangat parah, sehingga program MP3EI tidak berjalan maksimal pada tahun ini," ucapnya.

Dibandingkan dengan negara lain, panjang jalan tol nasional masih rendah atau sepanjang 700 kilometer. Sementara di China mencapai 10 ribu kilometer dan Malaysia 4.000 kilometer. "Padahal, kita sudah mulai membangun sejak 1983," tandas dia.

Selain jalan tol, kondisi bandara dan saluran irigasi juga dinilai belum memadai. Menurut dia, kondisi infrastruktur berperan penting terhadap kegiatan investasi. "Mudah-mudahan dengan adanya UU Pertanahan bisa cepat terimplementasi," ucap dia. 

( Sumber : http://www.fajar.co.id/read-20111229232422-kadin-minta-suku-bunga-bank-8-persen )

Selanjutnya Kadin Minta Suku Bunga Bank 8 Persen

Kadin Ajak Mahasiswa Belajar Berbisnis

Lembaga pembina dunia usaha, Kadin, berupaya mengubah pola pikir mahasiswa agar lebih berorientasi pada dunia usaha. Ini merupakan program Kadin untuk memacu kemakmuran negara dengan mendorong generasi muda untuk berwirausaha.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Zulkarnain Arief, kemarin, mengatakan, selama ini, generasi muda didesain oleh keluarga, lingkungan, dan lembaga pendidikan hanya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan saja. Menurut Zulkarnain, desain tersebut membuat populasi pengusaha di Indonesia sangat kecil sehingga negeri ini, jauh tertinggal dibandingkan negara lain.

"Mudah-mudahan setelah kuliah umum ini ada yang tertarik menjadi pengusaha. Kadin siap memberikan bimbingan dan arahan. Tidak ada waktu untuk berdemo dan bermalas-malasan sebab sudah ada aktivitas lain yang lebih positif, berwirausaha sambil kuliah," kata Zulkarnain saat membawakan Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Fakultas Hukum UMI, di Auditorium Al-Jibra, Senin, 26 September.

Wakil Ketua Kadin Indonesia ini, mengatakan, mengubah pola pikir (mindset) generasi muda dari oritentasi menjadi karyawan atau PNS ke pengusaha harus dimulai sekarang dan terus-menerus. "Negeri ini digerakkan oleh pengusaha. Kenapa kita tidak berpikir menjadi pengusaha," kata Ketua Gapensi Sulsel ini didampingi Dekan FH UMI Hasbi Ali.

Zulkarnain mengatakan, dengan menjadi entrepreneur, walaupun kecil-kecilan, efek positifnya akan sangat terasa. Kalau tidak bermanfaat pada orang lain, cetus Zulkarnain, paling tidak berguna bagi diri sendiri dan membantu mengurangi beban orang tua untuk membiayai kuliah dan kebutuhan. "Sudah saatnya kita merancang masa depan kita. Paling tidak belajar membuka usaha walaupun skalanya kecil pasti akan mengurangi mengurangi beban orang tua. Dari usaha kecil tidak tertutup kemungkinan menjadi besar di kemudian hari," urai Zulkarnain yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) UMI.

Sementara, Ketua Kadin Makassar, Amirullah Abbas, menjelaskan, dengan semangat tinggi kesuksesan tidak akan susah diraih. "Saya selalu sedih jika tampil berbicara di depan mahasiswa seperti ini. Karena dulu tidak bisa kuliah seperti ini. Orangtua saya hanyalah petani yang tidak mampu membiayai kami. Tetapi semangat dan kerja keras akhirnya apa yang diharapkan orang tua dapat saya buktikan di usia masih saya yang masih muda," tuturnya.

Pengusaha tambang batubara dan nikel ini, pun mengatakan senang bisa membagikan pengalamannya kepada mahasiswa. "Pesan saya hanya satu, tekunlah kuliah dan jangan sia-siakan amanah orang tua. Kesuksesan tidak lepas dari doa dan restu orang tua. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai atau karyawan saja. Mulailah berpikir menjadi seorang pengusaha sukses. Praktikkan dari sekarang walaupun dengan bisnis kecil-kecilan," urai Amir. 

 

(Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20110927004859-kadin-ajak-mahasiswa-belajar-berbisnis )

Selanjutnya Kadin Ajak Mahasiswa Belajar Berbisnis

Kadin Dukung Kejuaraan Tinju Piala Pangdam

Potensi atlet tinju di Sulsel sangat besar. Oleh karena itu, guna memaksimalkan potensi, diprogramkan kejuaraan tinju amatir Piala Pangdam VII Wirabuana 2012, 13-16 Maret. Kejuaraan yang melibatkan peserta di bawah wilayah Kodam VII Wirabuana ini akan mendapatkan dukungan penuh dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel. Termasuk juga support dari Fajar Grup dan Pertina Sulsel, yang dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Markas Kodam VII Wirabuana, Selasa (24/1).

Ketua Kadin Sulsel, HM Zulkarnain Arief, menjelaskan, Kadin bangga dengan kepercayaan yang diberikan untuk ambil bagian dalam pelaksanaan kejuaraan tinju itu.  "Kita bangga dengan acara seperti ini dihidupkan lagi. Ada wadah penyaluran bakat, sehingga tidak dilampiaskan di arena bebas, sebab hal itu akan mengganggu ketertiban umum, yang berujung pada ketidakstabilan ekonomi," terangnya.

Zulkarnain menjelaskan, disiapkannya wadah positif itu mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari Kadin.

Hal itu ditunjukkan dengan dukungan menyukseskan kegiatan itu.  "Sebagai apresiasi kita, maka soal pembiayaan, Kadin akan back up penuh," jelasnya.

Hal senada juga dikemukakan, Ketua Kadin Makassar, Amirullah Abbas. Menurutnya, diharapkan dengan pelaksanaan kejuaraan tinju itu, akan menjadi wadah melahirkan petinju andal dari Sulsel.

"Penduduk di Sulsel kurang lebih 8,5 juta orang, namun belum ada yang mampu berprestasi seperti Chrisjhon yang menjadi juara dunia tinju. Padahal potensinya sangat besar. Inilah yang harus digali dan wadahnya adalah kejuaraan tinju ini. Kadin akan mendukung semeriah mungkin acara ini," paparnya.

"Fajar Grup akan ikut mendukung kegiatan ini melalalui publikasi rutin," tambah Sukriansyah S Latief, Pimpinan Redaksi Harian Fajar.

Sementara, Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen TNI Muhammad Nizam, mengatakan, optimis kegiatan itu akan berjalan sukses. Apalagi, dukungan Kadin. Termasuk Fajar Grup, Pertina, dan lainnya. Kejuaran ini akan dijadikan agenda rutin tiap tahun.

"Tidak boleh pangdam berganti, kegiatan ini juga berhenti. Makanya, diagendakan tetap dan harus rutin dilaksanakan," paparnya.

Selanjutnya Kadin Dukung Kejuaraan Tinju Piala Pangdam