Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Zulkarnain Arief konsisten menolak beras impor. penolakan tidak hanya saat panen raya, juga pascapanen, beras dari luar negeri tidak boleh dipasok ke Sulsel.
"Produksi beras kita kan surplus. Kalau konsumsi kita hanya 900 ribu ton per tahun sementara produksi gabah setara beras diperkirakan 2,8 juta tahun ini, berarti kita surplus 1,9 juta ton. Mau dikemanakan 1,9 juta ton ini kalau ada beras impor," jelas Zulkarnain menyikapi kebijakan perdagangan luar negeri pemerintah.
Dengan posisi surplus 1,9 juta ton, menurut Zulkarnain, Sulsel harus benar - benar bebas dari beras impor. "Provinsi lain yang minus dan tidak mendapatkan suplay dari daerah yang produksi berasnya surplus silahkan saja impor. Tetapi Sulsel sama sekali tidak boleh ada beras impor yang beredar," kata Zulkarnain.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin ini, Kebijaksanaan larangan impor "musiman" sangat tidak rasional. bahkan dia menyebut kebijaksanaan tersut mubazir, " Itu kebijakan mubazir sekaligus menunjukkan ketidak mampuan pemerintah membenahi infrastruktur sektor pertanian. Padahal lahan Persawahan kita sangat luas. Hanya kendala irigasi yang membuaat lahan itu tidak berproduksi optimal.
Sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk paket kebijakan perberasan yakni, larangan impor selama musim panen, dan menaikkan harga pokok pembelian (HPP) menjadi Rp. 6.600 per kilogram. "saya kira kenaikan itu harus dilakukan untuk memacu petani menggarap dan meningkatkan produktifitas mereka agar taraf hidup mereka juga lebih baik. Jangan jadi sapi perahan terus," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar